BATAM, SENIN- Target pemerintah pusat akan menandatangani surat keputusan anggota dewan kawasan (DK) pada Januari 2008, akan terwujud juga. Hal ini disampaikan Ketua Kamar Dagang Indonesia Provinsi Kepri Jhon Kenedy yang
mendapatkan penjelasan langsung dari Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, bahwa minggu ini struktur DK akan ditandatangi oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono.
"Informasi terbaru yang kita terima langsung dari Wakil Presiden RI bahwa minggu ini Presiden SBY akan menandatangai struktur Dewan Kawasan yang diusulkan oleh
Gubernur Kepri Ismeth Abdullah. Artinya, target Januari struktur telah terbentuk tercapai, setelah itu akan dilanjutkan dengan penyusunan orang-orang yang akan duduk di badan pengelola kawasan (BPK)," kata Jhon Kenedy, Senin (21/1) dalam sebuat acara diskusi.
Jhon masih optimis kalau keberadaan PP FTZ akan dapat menciptakan gairah investasi di Kepri. Kepastian pemerintah akan menyetujui rancangan anggota yang akan duduk didalam DK juga sangat penting.
"Kita butuh stuktur DK itu "Super Body" sesuai apa yang diusulkan oleh Gubernur ke Pemerintah pusat. Berbagai unsur ada didalamnya, termasuk kalangan pengusaha. Kalau semua yang duduk di DK dari kalangan pemerintah, terkesan unsur politiknya. Akan disayangkan jika akhirnya FTZ di Batam, Bintan, dan Karimun bernasib seperti Pulau Sabang Provinsi Aceh,"ujar Jhon Kenedy lagi.
Jhon menjelaskan, sejak beberapa bulan terakhir, kalangan pengusaha hanya menjual prospek Batam jika dan investor asing bertanya apa nilai lebih dari Batam dibandingkan daerah sekitarnya. "Setiap ada yang tertarik, kita akan menjelaskan sebaik mungkin status hukum saat ini dan yang akan datang. Intinya kepastian hukum jadi masalah walau PP FTZ telah di bentuk," keluh Jhon.
Dicontohkannya, dua investor besar telah berhasil digaet Singapura dan Malaysia. Di antaranya, kedatangan Presiden Taiwan yang akan menjadikan Batam sebagai Asia Port Internasional batal karena pemerintah Singapura mempengaruhinya. Lalu, ada investor dari Amerika yang akhirnya memilih untuk mengembangkan Tanjung Pelepas Malaysia.
"Jadi jangan terlalu lama pemerintah merealisasikan DK-nya. Karena keberadaan DK lebih cepat maka pembentukan Badan Pengelolaan Kawasan akan cepat juga," ujar Jhon yang tidak mengetahui kalau susunan pemerintah akan membuat DK akan
dibagi-bagi sesuai PPnya. (Tribun Batam/Dedi suwadha)
